Foto Ambil Doc |
pemerintah pusat strategi rencana pemekaran wilayah Papua dilakukan atas masukan dari kepentingan kolonialisme NKRI di atas namakan dewan adat setempat, tokoh masyarakat, Tokoh agama ,tokoh perempuan , Tokoh pemuda dan elemen lainnya kami bangsa Papua barat tidak pernah minta siapapun dia elite politik di namakan tak pernah ketemu bersama akar rumput orang asli Papua hanya ide dari kolonialisme NKR .
oleh sebab itu pemerintah Papua barat sadar diri jangan egoisme jabatan mementingkan kepentingan individualisme sedang rakyat ditindas, intimidasi, penjajahan kolonial NKRI bersama kaum elite politik Papua tak punya hati nurani terhadap rakyat Papua barat .
Pemerintah pusat ingin membuat provinsi baru di Papua sehingga total menjadi tujuh. Rencana pemekaran ini sudah muncul sejak presiden Jokowi Dodo sehingga kami bangsa Papua hidup dalam ancaman yang serius tidak nyaman, terjadi penembakan dimana mana .
Pembangunan infrastruktur itu bukan satu-satunya solusi masalah yang ada masalah lain yang saling berkait, itu yang tidak pernah direspons secara terbuka dialog dengan setiap tokoh untuk musyawarah dan bersama akar rumput orang asli Papua barat menolak dengan tegas dan aspirasi masyarakat Papua
Atur dulu provinsi yang ada tentang politik konstitusional orang asli Papua, seperti pembentukan partai lokal dulu, pengelolaan sumber daya alamnya diatur dulu, pendidikannya juga diatur dulu, kesehatan, masalah ekonomi, bukan minta DOB wilayah baru STOP elit politik .
cara metode penjajahan kolonial NKRI tidak ada UUD mengatur orang asli Papua hanya batas Amboina sampai Aceh pemekaran ini adalah perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. “Penegasan terhadap pasal 76 tentang pemekaran Papua .
pemekaran wilayah di Papua dilakukan untuk memudahkan investor masuk untuk mengelola sumber daya alam Papua yang keuntungannya bakal diambil oleh pemerintah pusat, bukan untuk membangun manusia Papua Pemekaran ini hanya untuk memenuhi cita-cita pemerintah pusat untuk melunasi utang mereka. Utang ini kan hanya bisa dibayar dengan sumber daya alam di Papua.
Papua tempat penampungan bagi orang asing pemerintah daerah pahami baik melalui DOB wilayah baru banyak orang asing yang kuasai semuanya sektor sedangkan putra putri daerah yang lulusan dari akademi masing-masing itu tak berguna menjadi pengangguran semakin meningkat seluruh Papua dan Papua barat tak ada lapangan kerja bagi generasi millenial .
penulis : maipaiwiyai Degei
SELAMAT KOMENTAR